• Jelajahi

    Copyright © Berita Nasional & Internasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    iklan

    Sponsor

    KPU Kota Samarinda Gelar Bimbingan Teknis PPK Tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pilkada Tahun 2020

    Mikael Milang
    Selasa, 13 Oktober 2020, Oktober 13, 2020 WIB Last Updated 2022-12-19T01:31:56Z
    Foto: Kegiatan Bimbingan Teknis PPK Yang Digelar KPU Kota Samarinda di Hotel Midetwon Selasa Pagi (13/10/2020) Pukul 10.00 Wita

    Koranelektronik.com, Samarinda - Mengantisipasi adanya potensi pelanggaran selama Pikada, KPU Kota Samarinda menggelar Bimtek bagi Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Samarinda bertempat di Hotel Midetwon,  Jalan Hasan Basri, Selasa (13/10/2020) pukul 10.00 WITA.

     

    Acara yang dihadiri sekitar 50 peserta PPK dibuka langsung oleh ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat, menghadirkan narasumber dari kejaksaan Kota Samarinda dan Bawaslu, dan sebagai moderator oleh  Rusdin.

     

    Selain mendengarkan pemaparan dari narasumber, dalam pelaksanaannya para peserta akan melakukan sesi tanya jawab dan berdiskusi dalam hal penyelesaian pelanggaran dan sengketa selama pilkada.

     

    Hafidi yang baru dua minggu bertugas di Samarinda, dalam pemaparan materi mengemukakan pasal-pasal tentang tindak pidana pemilihan umum, serta potensi pelanggaran dan sengketa yang akan terjadi selama pilkada.

     

    "Dalam mekanisme menyampaikan atau melaporkan pelanggaran dan sengketa dalam pilkada, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyertakan adanya berita acara," ucap Hafidi.

     

     

    Foto : Abdul Muin Ketua Bawaslu Kota Samarinda (doc.Bawaslu Kota Samarinda)

    Selanjutnya Abdul Muin ketua Bawaslu Kota Samarinda yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut, menyampaikan dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020.

     

    Dalam kesempatan ini, Muin mengingatkan kepada PPK dan PPS dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menghindari orang-orang yang tidak netral, serta tidak boleh menjadikan penyelenggara orang yang sudah memberikan dukungan kepada pasangan calon, terutama pasangan calon yang sudah memenuhi syarat, tambahnya.

     

    Ketua KPU berharap dengan bimbingan teknis bisa memberikan bagi PPK se-Kota Samarinda mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan pelanggaran atau sengketa selama pilkada.


    Editor : Santi

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Mahulu

    Pemerintah

    +